De14dotcom, MEDAN – Pengadaan water meter atau meteran air di Perumda Tirtanadi Sumatera Utara senilai lebih dari Rp29 miliar menuai sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakwajaran harga pada tiga paket pengadaan Tahun Anggaran 2022 hingga Semester I 2023 dengan total selisih mencapai Rp1.824.191.875.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023 Nomor LHP/XVIII.MDN/12/2023.
BPK mengungkap adanya perbedaan signifikan antara harga pembelian water meter oleh penyedia dengan harga yang dibebankan kepada Perumda Tirtanadi.
Ketidakwajaran itu ditemukan pada tiga paket pengadaan
Pertama, pengadaan water meter merek Linfow untuk Cabang Zona I dan Zona II Tahun 2022 yang dikerjakan CV EK dengan nilai kontrak sekitar Rp16,9 miliar. Dalam paket ini, BPK menemukan ketidakwajaran harga sebesar Rp552.292.000.
Kedua, pengadaan 1.500 unit water meter untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2022 senilai Rp712.620.000, juga dikerjakan CV EK. BPK menemukan selisih harga sebesar Rp44.287.500.
Ketiga, pengadaan water meter kebutuhan Semester I Tahun 2023 untuk Cabang Zona I dan Zona II sebanyak 25.337 unit dengan nilai anggaran Rp12.230.749.674 yang dilaksanakan CV BT. Pada paket ini, ketidakwajaran harga mencapai Rp1.227.612.375.
Dengan demikian, total ketidakwajaran harga dari ketiga paket tersebut mencapai Rp1,82 miliar. Angka ini bukan persoalan kecil, terlebih pengadaan tersebut menggunakan anggaran perusahaan daerah yang bersumber dari pengelolaan keuangan publik.
Survei Harga Hanya pada Satu Penyedia
Persoalan semakin serius ketika BPK menelusuri proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Perencanaan, BPK memperoleh keterangan bahwa Bidang Perencanaan Teknik telah melakukan survei harga water meter merek Linfow dan Itron. Namun, survei tersebut hanya dilakukan kepada satu penyedia sehingga tidak menghasilkan pembanding harga yang kompetitif.
Padahal, menurut ketentuan yang menjadi acuan pemeriksaan BPK, penentuan HPS harus didukung survei dan perbandingan harga dari minimal dua penyedia.
Akibat tidak adanya pembanding yang memadai, harga yang disahkan berpotensi lebih tinggi dibandingkan harga asli barang di pasaran.
BPK juga melakukan konfirmasi kepada Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar dan PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang. Hasil konfirmasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan harga pembelian water meter merek Linfow, dengan harga di Perumda Tirtanadi lebih mahal dibandingkan pembanding yang diperoleh BPK.
Dalam pemeriksaannya, BPK menyoroti ketidakcermatan PPK dalam menghindari dan mencegah kebocoran keuangan perusahaan serta kelemahan Kepala Divisi Perencanaan dalam melakukan survei harga pengadaan.
Alasan Tirtanadi: Survei Langsung ke Pabrikan
Atas temuan tersebut, Perumda Tirtanadi melalui Divisi Perencanaan memberikan penjelasan bahwa sesuai uraian tugasnya, survei harga water meter telah dilakukan langsung kepada pabrikan melalui media komunikasi, seperti telepon dan WhatsApp, dengan tiga merek berbeda.
Sementara itu, Divisi Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan harga terendah dari hasil survei Divisi Perencanaan Air Minum.
Namun, penjelasan tersebut tetap menyisakan pertanyaan mengenai validitas survei, dokumentasi penawaran, perbandingan harga antarpenyedia, serta dasar penetapan harga yang akhirnya disahkan.
Persoalan ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari manajemen Perumda Tirtanadi, terutama mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan langkah pemulihan apabila terdapat kelebihan pembayaran.
Dengan nilai ketidakwajaran harga mencapai Rp1,82 miliar, aparat penegak hukum juga patut mencermati hasil pemeriksaan tersebut untuk memastikan apakah persoalan sebatas kelemahan administrasi dan tata kelola atau terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan perusahaan.
Terpisah, Kepala Sekretaris Perusahaan (Sekper) yang juga Kepala Divisi Umum di Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, Nurlim, saat dikonfirmasi atas tindak lanjut temuan BPK tersebut, hingga berita ini tayang belum memberikan respon apapun. Senin, (09/11/2026).
Publik berhak mengetahui bagaimana pengadaan bernilai puluhan miliar rupiah dapat berlangsung dengan persoalan survei harga yang disorot BPK.
Transparansi dan pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada laporan pemeriksaan. Setiap rupiah uang perusahaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.(red)*
