De14dotcom, MEDAN – Langkah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menjaga integritas dan menegakkan disiplin kerja terhadap karyawan yang diduga melakukan pelanggaran norma kesusilaan mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum.
Rahul Singh, S.H., M.H., menilai bahwa perusahaan memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan reputasi institusi. Menurutnya, setiap perusahaan berhak mengambil langkah penegakan disiplin apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan internal yang berlaku.
“Saya melihat langkah perusahaan pada prinsipnya dapat dipahami. Perusahaan tidak boleh mengabaikan persoalan yang berpotensi mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi. Apalagi BRI merupakan lembaga perbankan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Rahul, Rabu ( 11/11/26) melalui pesan whatsapp.
Ia menjelaskan, adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri memasuki sebuah hotel merupakan fakta awal yang patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh.
Menurutnya, apabila fakta tersebut didukung oleh keterangan, hasil pemeriksaan internal, dan alat bukti lain yang relevan, perusahaan memiliki dasar untuk melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin maupun ketentuan dalam Peraturan Perusahaan.
“Jangan sampai perusahaan justru dianggap membiarkan persoalan yang berpotensi bertentangan dengan nilai integritas dan kode etik yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap pekerja. Penegakan disiplin merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga tata kelola dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Meski demikian, Rahul mengingatkan bahwa setiap keputusan pemberian sanksi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK), harus tetap dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
Ia menegaskan, Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja, serta peraturan perundang-undangan harus menjadi landasan dalam menentukan bentuk sanksi. Hak pekerja untuk memberikan klarifikasi juga harus dihormati agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi hukum.
Rahul juga mengingatkan Dinas Ketenagakerjaan agar menangani persoalan tersebut secara profesional, objektif, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Jangan sampai penanganan persoalan ini hanya melihat dari satu sisi. Hak pekerja memang harus dilindungi, tetapi kewenangan perusahaan untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas institusinya juga harus dihormati. Kedua hal tersebut harus ditempatkan secara seimbang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan ini secara proporsional dan tidak membangun opini yang justru mengaburkan substansi persoalan.
Menurut Rahul, menjaga nama baik perusahaan bukan sekadar persoalan citra, melainkan bagian dari tanggung jawab institusional dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Prinsipnya sederhana, perusahaan harus berani menegakkan aturan, tetapi tetap tunduk pada hukum. Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun apabila pelanggaran terbukti. Sebaliknya, jangan pula ada pihak yang dirugikan apabila proses dan pembuktiannya tidak memenuhi ketentuan hukum,” tutup Rahul Singh, S.H., M.H. ( cil)*
