De14dotcom, MEDAN – Dewan Peduli Negeri (DPN) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026), untuk mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap sejumlah kasus kecelakaan yang dinilai berkaitan dengan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya dalam aktivitas transportasi darat dan laut.
Dalam aksi tersebut, DPN secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kinerja Polda Sumatera Utara. Mereka menilai penanganan sejumlah insiden kecelakaan di Sumatera Utara belum menunjukkan keseriusan dan ketegasan penegakan hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab aparat dalam melindungi keselamatan masyarakat dan pekerja.
Reza Nasution dalam orasinya bahkan menyebut Polda Sumatera Utara terkesan gagal menangani rentetan kecelakaan yang terjadi.
“Kami menduga Polda Sumatera Utara membiarkan terkait banyaknya kecelakaan-kecelakaan di Sumatera Utara,” tegas Reza di hadapan massa aksi.
DPN menyoroti sedikitnya tiga persoalan serius yang dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, yakni kecelakaan truk pengangkut Aqua di kawasan Sibolangit, kecelakaan di Jalan Tol Belmera, serta meninggalnya tiga anak buah kapal (ABK) KM Samosir di dalam palka kapal.
Bagi DPN, ketiga peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan kecelakaan biasa. Ada dugaan persoalan serius terkait standar keselamatan, pengawasan operasional, hingga tanggung jawab perusahaan yang harus dibongkar melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum secara transparan.
T. M. Yusuf: Jangan Hanya Sopir yang Dikorbankan!
Pembina Dewan Peduli Negeri, T. M. Yusuf, turut mendesak Kapolda Sumatera Utara agar segera mempercepat proses hukum terhadap kasus kecelakaan truk pengangkut Aqua di Sibolangit.
Yusuf mengungkapkan, dalam pertemuan dengan perwakilan Polda Sumut, pihaknya memperoleh penjelasan dari Kasigar, Kompol Situmorang, bahwa penanganan perkara kecelakaan di Sibolangit telah memasuki proses persangkaan.
“Bapak Kasigar, Kompol Situmorang tadi menyampaikan bahwa proses penegakan hukum kejadian di Sibolangit sudah masuk ke dalam proses dipersangkakan, bukan ditersangkakan,” ungkap Yusuf di hadapan massa aksi.
Namun, Yusuf menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya dengan menjadikan sopir truk sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus berani menelusuri tanggung jawab manajemen perusahaan Aqua apabila ditemukan bukti adanya kelalaian dalam sistem keselamatan, pengawasan kendaraan, pengaturan jam kerja, maupun standar operasional pengangkutan.
“Jangan hanya sopir yang dijadikan tersangka. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa dan mengusut tanggung jawab pihak manajemen perusahaan Aqua. Kalau memang ditemukan unsur kelalaian dan keterlibatan korporasi, maka perusahaan juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Ia menilai, menjadikan sopir sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab tanpa mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain berpotensi mengaburkan persoalan utama, yakni apakah sistem keselamatan perusahaan telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Tiga ABK Tewas di Palka KM Samosir, DPN Desak Dirpolair Bertanggung Jawab
Tidak hanya kasus kecelakaan darat, DPN juga menyoroti kematian tiga ABK KM Samosir yang ditemukan meninggal dunia di dalam palka kapal.
Yusuf meminta aparat kepolisian, khususnya Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), tidak membiarkan kasus tersebut berjalan tanpa kejelasan.
Menurutnya, kematian tiga ABK dalam ruang palka kapal merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri penyebab kematian, kondisi keselamatan ruang kerja, kelayakan kapal, sistem ventilasi, serta kemungkinan adanya kelalaian pihak yang bertanggung jawab atas operasional kapal.
“Kasus meninggalnya tiga ABK kapal KM Samosir harus segera diusut. Jangan hanya didiamkan saja. Pihak Dirpolair kami minta mundur apabila tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi penyebab matinya tiga ABK di palka kapal KM Samosir,” tegas Yusuf.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk kekecewaan DPN terhadap lambannya kepastian penanganan perkara yang menyangkut hilangnya nyawa para pekerja.(cil)*
