MEDAN – Dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara mencuat. Sejumlah rekanan disebut-sebut harus menyetorkan fee atau komisi sebesar 8 hingga 10 persen untuk mendapatkan paket pekerjaan di perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Dugaan praktik yang disebut telah berlangsung cukup lama ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, integritas, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa di tubuh Perumda Tirtanadi.
Informasi tersebut terungkap berdasarkan keterangan seorang sumber yang mengaku sebagai rekanan di lingkungan Perumda Tirtanadi. Kepada media, sumber menyebut adanya dugaan pola setoran proyek yang melibatkan oknum pejabat internal hingga pihak yang disebut memiliki posisi strategis di lingkungan perusahaan.
Menurut sumber tersebut, rekanan yang ingin memperoleh pekerjaan diduga harus memenuhi permintaan fee sebesar 8–10 persen dari nilai proyek.
Permintaan setoran itu disebut-sebut melibatkan seorang oknum pejabat seorang Kadiv berinisial M, yang menurut pengakuan sumber, menjalankan permintaan atas arahan sosok yang disebut sebagai petinggi perusahaan.
“Untuk mendapatkan pekerjaan, perusahaan harus menyiapkan fee sekitar 8 sampai 10 persen. Pola ini bukan cerita baru bagi rekanan yang sudah lama mengerjakan proyek di Tirtanadi,” ungkap sumber tersebut.
Keterangan senada disampaikan sumber internal Perumda Tirtanadi yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut dugaan praktik tersebut bukan hanya melibatkan orang-orang di dalam perusahaan, tetapi juga diduga memiliki keterkaitan dengan pihak eksternal.
Bahkan, muncul nama berinisial DR yang disebut-sebut sebagai sosok yang diduga memberikan arahan terkait permintaan fee tersebut. Sumber mengklaim sosok itu memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan seorang kepala daerah.
“Sudah ada kerja sama yang terbangun dari tingkat atas sampai bawah. Orang-orang di lingkungan PDAM Tirtanadi, terutama kontraktor yang sudah lama mengerjakan proyek, pasti mengetahui persoalan ini,” ujar sumber internal tersebut.
Selain dugaan permintaan fee, sumber juga meminta aparat penegak hukum menelusuri perusahaan-perusahaan yang selama ini berulang kali memperoleh paket pekerjaan di lingkungan Perumda Tirtanadi.
Menurutnya, terdapat dugaan konsentrasi pemberian pekerjaan kepada sejumlah perusahaan tertentu yang disebut memiliki kedekatan khusus dengan pihak internal perusahaan.
Mencuatnya dugaan tersebut menjadi alasan bagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di Perumda Tirtanadi.
Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya memeriksa proyek yang sedang berjalan, tetapi juga menelusuri paket pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada dugaan aliran fee 8–10 persen, pihak yang diduga meminta dan menerima setoran, mekanisme penentuan perusahaan pemenang, serta kemungkinan adanya komunikasi atau instruksi dari pihak yang memiliki kewenangan.
Kejati Sumut juga diharapkan menelusuri apakah terdapat keterkaitan antara perusahaan penerima proyek dengan pejabat internal maupun pihak eksternal yang disebut dalam keterangan sumber.
Terpisah, Sekretaris Perusahaan Perumda Tirrtanadi Sumut, Nurlim, saat dikonfirmasi awak media atas dugaan tersebut, hingga berita ini tayang, kamis, (12/11/2026) belum merespon apapun..
