Medan – Dugaan praktik pengaturan proyek di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara kian menjadi sorotan. Dua sosok berinisial MHM dan DR disebut-sebut memiliki peran penting dalam dugaan skema pengondisian perusahaan pemenang proyek.
MHM, yang disebut sebagai pejabat internal Perumda Tirtanadi yang bertugas belum setahun, diduga berperan mengkoordinasikan pengumpulan uang fee dari perusahaan-perusahaan rekanan.
Sementara DR, yang disebut sebagai pihak luar perusahaan, diduga bertugas membawa perusahaan calon pemenang atau yang dikenal dengan istilah “calon pengantin”.
Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan, setiap paket kegiatan diduga dibanderol dengan fee berkisar 8 hingga 10 persen dari nilai proyek. Persentase tersebut disebut-sebut menjadi bagian dari kesepakatan untuk memuluskan perusahaan tertentu mendapatkan pekerjaan.
Lebih jauh, sumber mengungkapkan bahwa MHM diduga merupakan sosok yang ditunjuk oleh pejabat yang lebih tinggi untuk mengumpulkan fee dari perusahaan-perusahaan yang bermain dalam proyek Perumda Tirtanadi.
Di sisi lain, DR diduga menjadi penghubung dengan membawa perusahaan-perusahaan yang telah dipersiapkan untuk memenangkan paket pekerjaan. Selanjutnya, perusahaan tersebut diduga dikoordinasikan dengan MHM agar proses mendapatkan proyek berjalan sesuai kesepakatan.
“Jadi, si DR dipercaya membawa perusahaan yang akan menjadi pemenang sesuai kesepakatan fee. Kemudian bertemu dengan MHM untuk diproses dan disesuaikan pekerjaannya,” ungkap sumber yang minta identitasnya dirahasiakan.
Sumber juga menyebutkan, tidak semua perusahaan rekanan memiliki kemampuan atau kesanggupan memenuhi dugaan permintaan fee 8–10 persen tersebut. Akibatnya, hanya perusahaan tertentu yang diduga memperoleh kesempatan mendapatkan paket pekerjaan.
*Siapa di Balik MHM dan DR?*
Dugaan tersebut juga memunculkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang berada di balik MHM dan DR? Apakah keduanya bergerak sendiri atau ada pihak dengan jabatan lebih tinggi yang diduga memberikan arahan dan menikmati aliran uang tersebut?
Hingga saat ini, belum ada bukti dokumen maupun pernyataan resmi yang membuktikan adanya perintah dari atasan kepada MHM dan DR. Dugaan tersebut masih sebatas keterangan sumber dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Atas mencuatnya informasi ini, aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta tidak tinggal diam.
Aparat didesak membuka dan menelusuri data seluruh perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Perumda Tirtanadi. Pemeriksaan perlu mencakup pola kemenangan tender, hubungan antar rekanan, proses penetapan pemenang, hingga dugaan aliran fee kepada oknum tertentu.
“Dugaan ini tidak boleh dibiarkan menjadi rumor. Harus ada pembuktian melalui audit dan penyelidikan. Jika terbukti, ini adalah kejahatan korupsi yang merugikan keuangan daerah dan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat,” ujar sumber lainnya.
*Belum Ada Tanggapan Resmi*
Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi yang disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perumda Tirtanadi Sumut, Nurlim, belum mendapat respons.
Bahkan awak media masih berupaya menghubungi pihak manajemen Perumda Tirtanadi untuk memperoleh hak jawab dan klarifikasi atas dugaan tersebut.
“Perumda Tirtanadi sebagai BUMD yang mengelola layanan air bersih di Sumatera Utara diharapkan dapat membuka data pengadaan secara transparan kepada publik, sesuai dengan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik,” kata Fakhruddin sebagai Aktivis Pelayanan Publik.
