advertisement pasang iklan disini
Medan

Paripurna DPRD Medan Tuai Protes, Jawaban Walikota Medan Dinilai Hanya Normatif 

Bagikan ke :

Deempatbelas.com

Medan  – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Medan kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda nota jawaban Kepala Daerah/ Walikota Medan, atas pandangan umum DPRD Medan, tentang Rancangan P-APBD Tahun 2021. Senin (20/9/2021).

pasang iklan disini

Penyampaian itu disampaikan Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman SE, dihadapan pimpinan dewan yaitu Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, Ihwan Ritonga dan HT Bahrumsyah.

Dalam materi nota jawaban yang terdiri 57 halaman itu, jawaban Walikota Medan terkait pertanyaan Fraksi-Fraksi DPRD Medan, dalam agenda paripurna pada 13 September lalu, dinilai sangat normatif.

Seperti Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus, terkait protes kebijakan penyertaan modal Pemko Medan Rp100 Miliar ke Bank Sumut. Dalam jawabannya, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman menyebutkan dengan singkat yaitu upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari deviden PT Bank Sumut tanpa menguraikan berapa nilai PAD yang akan diperoleh.

Atas jawaban singkat tersebut, Robi mengaku kesal dan menilai jawaban tersebut sebatas normatif saja tanpa ada rinciannya. “Kenapa jawaban Pemko Medan terlampau sederhana ya,”kata Robi.

Pada hal sebelumnya, Robi memprotes kebijakan Pemko Medan atas penyertaan modal Rp100 Miliar ke Bank Sumut di tengah sulitnya keuangan Pemko Medan ditengah pandemi Covid 19. Apalagi PAD Pemko Medan saat ini sangat menurun signifikan dari berbagai sektor.

Masih dalam pemandangan umumnya, Robi Barus mengatakan bahwa pengeluaran pembiayaan dalam penyertaan modal ke Bank Sumut Rp 100 Miliar dinilai tidak layak.

“Alokasi anggaran dalam Perubahan APBD sebesar Rp 100 Miliar dalam keadaan keterbatasan keuangan Pemko Medan saat ini apakah masih layak dilakukan. Mohon penjelasan,” protes Robi.

Memang benar, kondisi keuangan Pemko yang sangat terbatas karena sumber PAD yang menurun signifikan akibat pandemi Covid 19.  Patut mengundang pertanyaan kebijakan melakukan penyertaan modal ke pihak ke tiga.

Sementara itu, jawaban Aulia Rachman terkait pemandangan umun Fraksi PAN DPRD Medan yang disampaikan Sudari ST soal perusahaan dan Rumah Sakit (RS) yang terbukti mencemari lingkungan dengan limbah cair dan udara di Kota Medan supaya diberikan sanksi tegas. Apalagi usaha dimaksud tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Disampaikan Aulia, pihaknya telah melakukan upaya penertiban melakukan penutupan saluran pembuangan air limbah. Pembongkaran saluran pembuangan air limbah. Penghentian operasi sumber emisi, penutupan lokasi pembuangan limbah dan upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.

Sementara itu, Fraksi HPP DPRD Medan yang disampaikan Hendra DS, yang menagih janji Walikota/Wakil Walikota Medan, soal realisasi pembangunan Islamic Center. Dalam kesempatan itu Aulia menyebutkan proses pembangunan nya masih tetap berjalan.

“Pemko Medan saat ini mempersiapkan akses infrastruktur jalan dan drainase.”Kata Aulia Rachman.

Pemko Medan merencanakan pada Tahun 2022 akan dilakukan penimbunan dan pemagaran lahan sementara pembangunan gedung baru akan dilaksanakan Tahun 2023.

Sedangkan terkait pertanyaan Hendra agar pemberlakuan Perda No 5 Tahun 2014 tentang wajib belajar MDTA segera dilakukan. Aulia menjawab singkat yakni Pemko Medan akan memberikan insentif kepada tenaga pendidik di TK-Q dan MDTA.

Setelah Wakil Walikota Medan membacakan nota jawabannya, berikut penyerahan berkas kepada pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Medan Hasyim SE. Selanjutnya Hasyim membacakan keputusan hasil musyawarah terkait pembahasan yang dilakukan di Komisi dan finalisasi Badan Anggaran (Banggar).

 

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button