TANAH KARO – Tata kelola pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Karo menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan praktik pemungutan retribusi yang tidak disertai pemberian karcis kepada pengunjung. Temuan ini mengungkap lemahnya aspek administrasi dan pengawasan penerimaan daerah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga (Disbudporapar) Kabupaten Karo.
Empat objek wisata yang menjadi lokasi pemungutan retribusi tersebut yakni Bukit Gundaling, Danau Lau Kawar, Air Terjun Sipiso-piso, serta pemandian air panas Semangat Gunung/Doulu.
Dalam hasil uji petik di objek wisata Air Terjun Sipiso-piso, BPK menemukan bahwa pembayaran retribusi telah menggunakan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang terhubung langsung dengan Rekening Penampung Penerimaan Daerah yang dikelola Bidang Perbendaharaan BKAD.
Namun, penerapan sistem pembayaran digital tersebut ternyata belum sepenuhnya berjalan secara mandiri.
Fakta yang lebih mengundang perhatian, pengunjung yang tidak memiliki fasilitas mobile banking justru dibantu petugas melakukan pembayaran menggunakan aplikasi mobile banking pribadi petugas pemungut. Setelah itu, pengunjung menyerahkan uang tunai kepada petugas sebagai pengganti pembayaran.
Ironisnya, setelah transaksi dilakukan, pengunjung tidak menerima karcis ataupun bukti pembayaran resmi dari Disbudporapar. Mereka hanya diberikan tanda isolasi pada sudut kendaraan sebagai penanda telah membayar retribusi dan diperbolehkan memasuki kawasan wisata.
Tidak Ada Karcis, Lantas Bagaimana Pengawasan Uang Retribusi?
Dalam wawancara dengan koordinator seluruh objek wisata, terungkap bahwa tidak diberlakukannya karcis beralasan ingin menerapkan sistem pembayaran mandiri oleh pengunjung.
Akan tetapi, alasan tersebut menyisakan persoalan. Sebab, sistem pembayaran mandiri yang diharapkan ternyata belum sepenuhnya diterapkan. Bahkan, petugas masih harus turun tangan menggunakan rekening pribadi untuk membantu transaksi pengunjung.
BPK mencatat bahwa alat bukti pembayaran retribusi yang tersedia saat ini hanya sebatas bukti penyetoran bank melalui QRIS.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas pemungutan retribusi. Bagaimana memastikan setiap pengunjung telah membayar sesuai tarif? Bagaimana memastikan transaksi tunai yang difasilitasi petugas tercatat secara utuh? Dan bagaimana masyarakat memperoleh bukti sah bahwa kewajiban retribusinya telah dipenuhi?
Sebab, tanda isolasi pada kendaraan bukanlah pengganti ideal bukti pembayaran resmi yang dapat dipegang pengunjung.
Disbudporapar Jangan Berlindung di Balik Sistem Digital
Penerapan QRIS semestinya memperkuat transparansi, meminimalkan transaksi tunai, serta memudahkan pengawasan penerimaan daerah. Namun, ketika petugas masih menggunakan rekening pribadi untuk memfasilitasi pembayaran, sementara pengunjung tidak memperoleh karcis, efektivitas sistem tersebut patut dievaluasi.
Disbudporapar Kabupaten Karo perlu membuka penjelasan kepada publik mengenai mekanisme pengawasan transaksi, pencatatan penerimaan, pertanggungjawaban uang tunai, serta alasan tidak diterbitkannya karcis kepada pengunjung.
Inspektorat Kabupaten Karo dan aparat pengawas terkait juga perlu memastikan apakah mekanisme pemungutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan retribusi daerah.
Jangan sampai potensi penerimaan daerah dari sektor pariwisata dikelola dengan sistem yang justru menyulitkan pengawasan. Uang yang dipungut dari masyarakat harus memiliki jejak administrasi yang jelas, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan.
