DELI SERDANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deli Serdang mendesak Kejaksaan Agung untuk memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, Shandy Saragi, HMI menilai penetapan tiga tersangka belum cukup untuk mengungkap dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara menyeluruh.
Menurut HMI, penyidikan harus menjangkau seluruh Kepala Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI BGN di berbagai daerah karena dinilai memiliki pengetahuan langsung terkait pengelolaan titik SPPG dan penunjukan yayasan mitra.
Selain itu, HMI meminta Kejaksaan Agung bersama BPK dan BPKP melakukan audit forensik terhadap seluruh yayasan mitra BGN yang menerima dana program MBG sejak program tersebut berjalan. Audit dinilai penting untuk menelusuri penggunaan anggaran negara dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.
HMI juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat aktif dalam proses penanganan perkara mengingat dugaan korupsi tersebut disebut memiliki dimensi sistemik dan berskala nasional.
“HMI mendukung langkah Kejaksaan Agung, namun penyidikan tidak boleh berhenti pada tiga tersangka. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa agar kasus ini terang-benderang,” tegas Shandy Saragih
HMI Deli Serdang menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sehingga setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh dan transparan.
