De14dotcom, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), delapan paket kontrak dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026.
Rinciannya, lima paket dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket dari sejumlah satuan kerja KKP pada 2025–2026 mencapai Rp10,8 miliar.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.
Salah satu paket yang menjadi sorotan adalah penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta. Bahkan, jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan Kemendikbudristek tercatat mencapai Rp2,52 miliar.
Di KKP, dua kontrak pada 2025 masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar. Satu paket lainnya pada 2026 juga tercatat senilai Rp3,6 miliar untuk publikasi influencer program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
Anggaran Efisiensi, Belanja Influencer Rp10,8 Miliar
ICW mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Instruksi tersebut meminta kementerian dan lembaga membatasi belanja seremonial, publikasi, seminar, kajian hingga kegiatan yang dinilai tidak prioritas.
Namun, KKP justru mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk dua paket jasa influencer pada 2025 dan kembali menganggarkan Rp3,6 miliar pada 2026 kepada perusahaan yang sama.
Di tengah tekanan fiskal dan pemangkasan transfer ke daerah, ICW mempertanyakan urgensi belanja promosi hingga miliaran rupiah melalui figur publik.
Spesifikasi Pengadaan Dipertanyakan
Persoalan lain menyangkut spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan usaha.
ICW menemukan empat paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, spesifikasinya secara langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, pencantuman kanal tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain kehilangan kesempatan bersaing secara setara. Penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin kompetisi terbuka apabila spesifikasi sejak awal telah mengarah pada penyedia tertentu.
ICW juga mempertanyakan kewajaran harga. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Karena itu, transparansi metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak dinilai penting untuk dibuka kepada publik.
Potensi Konflik Kepentingan
Sorotan paling serius berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad bukan sekadar figur publik yang mempromosikan program pemerintah, tetapi juga memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, sekaligus menjabat sebagai komisaris.
PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020. ICW mencatat perusahaan tersebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena pada 22 Oktober 2024, Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat mengontrak PT Rans Animasi Indonesia sebanyak tiga kali sepanjang 2025–2026 dengan nilai keseluruhan Rp10,8 miliar.
ICW menilai pengadaan jasa influencer menggunakan uang negara harus bebas dari kepentingan promosi pribadi maupun propaganda kekuasaan. Popularitas figur publik tidak serta-merta menjadi ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta pertanggungjawaban harga, publik sulit mengukur manfaat belanja tersebut.
ICW mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat semestinya dibangun melalui kinerja dan transparansi pemerintah, bukan sekadar membeli popularitas menggunakan uang pajak.
Temuan ini menjadi dasar bagi publik untuk meminta pemerintah membuka seluruh dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, perhitungan harga, serta hasil pelaksanaan pengadaan agar potensi konflik kepentingan dan persoalan tata kelola dapat diuji secara transparan.(red) *
