De14dotcom, STABAT – Ketidakhadiran pihak Termohon, Polres Langkat, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Stabat menuai kekecewaan dari tim kuasa hukum LBH Parsaoran. Pihak kepolisian diketahui tidak hadir dalam persidangan perkara Nomor 10/Pid.Pra/2026/PN.Stb, Senin (16/11/2026), tanpa keterangan yang jelas.
LBH Parsaoran menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan sikap yang patut dipertanyakan, terlebih praperadilan itu diajukan untuk menguji legalitas tindakan penyidik Polres Langkat dalam perkara dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 KUHP.
Melalui permohonan praperadilan tersebut, tim hukum meminta hakim menguji keabsahan penetapan tersangka, tindakan membawa dan memeriksa pemohon, penahanan, hingga penguasaan atau penyitaan tiga kendaraan milik klien mereka, yakni Toyota Veloz BK 1357 RAA, Honda PCX BK 2507 RBN, dan Kawasaki Ninja 250 BK 5528 XAN.
Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural yang harus dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar penetapan tersangka, pemeriksaan yang berlangsung sejak malam hingga dini hari, pemenuhan hak-hak pemohon, dasar hukum penahanan, hingga prosedur penguasaan dan penyitaan kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga wajib menjunjung tinggi due process of law, asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai prosedur,” tegas tim kuasa hukum.
LBH Parsaoran menegaskan, praperadilan bukanlah upaya menghalangi proses penegakan hukum, melainkan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan kewenangan penyidik tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
Dalam permohonannya, tim hukum meminta hakim menyatakan tindakan penyidik tidak sah apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum, sekaligus memulihkan hak-hak pemohon, termasuk pengembalian ketiga kendaraan beserta dokumen kepemilikannya.
Mangkirnya pihak Termohon dalam persidangan ini pun menjadi sorotan. LBH Parsaoran berharap proses praperadilan berjalan transparan dan memberikan ruang bagi pengujian hukum secara objektif.
Sebab, aparat penegak hukum bukan hanya dituntut menegakkan hukum, tetapi juga wajib tunduk pada hukum. Jangan sampai kewenangan penegakan hukum justru mengabaikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi.(red)*










