advertisement pasang iklan disini
HomeNasionalSumut

Seperti Pepatah, Wakil Ketua PSI Sumut Sebut Gubsu Jangan Seperti Buruk Muka Cermin Dibelah

Bagikan ke :

Deempatbelas.com,Medan – Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dibeberapa media beberapa waktu lalu yang menyebutkan akan mengganti semua pegawai di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Terkait penilaian buruk lembaga BPK RI atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sehingga Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sempat mengatakan kinerja Dinas Pendidikan Sumut tidak becus.

Muhri menyebutkan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi jangan seperti pepatah Melayu yang mengatakan, buruk muka cermin dibelah.

pasang iklan disini

“Sebagai kepala daerah dan pembina ASN di provinsi Sumatera Utara, menyebutkan satu kinerja buruk bawahan yang dibina tanpa berani menuding oknum yang bertanggung jawab, itu tidak baik, bahkan seharusnya dengan porsi yang menggunakan APBD cukup besar, Dinas Pendidikan ini menjadi perhatian utama seorang kepala daerah. Jangan gara- gara komentar tersebut, publik bisa menilai Gubernur Sumut ibarat pepatah Melayu kami yang mengatakan buruk muka cermin di belah,” kata Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan. Rabu malam (23/03).

Selanjutnya dalam keterangannya, Muhri Fauzi Hafiz juga mengajak kepada seluruh pegawai termasuk ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan Sumut tidak perlu galau alias panik menanggapi pernyataan Gubernur Sumut. Namun malah sebaliknya, tetap bekerja dengan baik dan berfikir positif sehingga bisa memperbaiki citra yang buruk berdasarkan penilaian BPK.

“Untuk para ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saya mengajak agar tetap tenang, jangan panik. Apa yang dikatakan oleh Gubernur Sumut beberapa waktu lalu di media masa, baik kalimat yang positif maupun negatif, tidak perlu dipikirkan, namun malah sebaliknya, tetap bekerja saja sesuai tupoksinya masing-masing, seperti yang sudah diatur oleh UU dan peraturan terkait lainnya. Atas tugas masing-masing ASN.

Soal pengelolaan Dana BOS yang dimaksud, menurut Muhri sudah jelas, peruntukannya dan aturannya baik pelaksanaan, teknis dan tanggung jawabnya. Sehingga kesalahan ataupun buruknya kinerja yang terjadi, bukan harus menjadi keburukan dinas secara keseluruhan.

“Negara kita memiliki UU dan Peraturan, bahkan pejabat yang memimpin dinas juga sudah diakui keberadaannya, sehingga jika pengawasan dilakukan dengan baik sesuai aturan yang ada, pastilah “tidak becus yang dimaksud Gubernur itu,” tidak terjadi,” kepala dinasnya ada, kepala bidangnya ada, inspektorat juga ada,” ucap Muhri Fauzi Hafiz.

Anggota DPRD Sumut 2014-2019 ini menambahkan, sejak tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini diakuinya merupakan sosok ASN yang loyal, baik kepada Gubernur maupun kepada Pemerintahan Daerah.

“Kepala dinas yang menjabat di dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara ini Saya kenal sebagai sosok ASN yang mampu dan loyal. Coba ingat, seperti kita ketahui Kadisdik Sumut sempat dijabat oleh Arsyad Lubis, lalu ada Lasro Marbun yang sempat menjadi pelaksana tugas dan juga seorang guru besar Wan Saefuddin, dan saat ini kembali lagi Lasro Marbun menjabat sebagai Plt, tentu masing-masing mereka memiliki kelebihan yang dianggap Gubernur mampu menjadi Kepala Dinas, lalu pertanyaannya siapa yang tidak becus?”

Sebelumnya dilansir dari detik.com, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi kesal gara-gara mendapat penilaian buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edy mengatakan kinerja Pemprov Sumut dinilai lambat

Hal ini disampaikan Edy saat melantik pejabat eselon tiga dan empat di rumah dinasnya. Edy mengatakan mendapat penilaian buruk saat rapat bersama BPK.

“Saya baru selesai rapat dengan BPK, begitu buruknya pekerjaan kita,” kata Edy dalam sambutannya di rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (22/3/2022).

Dia mengatakan buruknya kinerja ini mempengaruhi keuangan daerah. Edy mengatakan keuangan daerah merugi karena kinerja jajaran Pemprov Sumut yang buruk.

“Persoalan masalah kinerja, ternyata oleh eselon tiga, eselon empat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada finansial, merugikan uang negara. Merugikan uang-uang rakyat,” ujar Edy Rahmayadi.

Seusai pelantikan, Edy menegaskan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Sumut sangat lambat. Karena kinerja lambat itu, banyak anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara.

“Kerjanya itu lambat sekali, lambat, dan sampai-sampai ada dana yang harus kita kembalikan,” ucapnya.

Edy mengatakan Dinas Pendidikan Sumut yang paling disoroti oleh BPK. Menurutnya, pengelolaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dilakukan dengan baik.

“Yang pasti jelek sekali kinerja, masalah uang DAK, DAU, BOS, dia buruk sekali,” tutur Edy.

“Dinas Pendidikan,” jawab Edy saat ditanya Dinas mana yang kerjanya paling buruk.

Mantan Pangkostrad itu mengaku sudah meminta agar hal ini menjadi evaluasi. Edy mengancam akan mengganti seluruh pejabat di Dinas Pendidikan jika tidak mampu memperbaiki hal ini.

“Saya sudah perintahkan, ini segera evaluasi. Kalau perlu, satu dinas kita ganti semua, kalau memang harus,” jelasnya.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button