advertisement pasang iklan disini
BeritaHomeNasionalSumut

Digugat PSI Sumut, Besok Gubsu Edy Diminta Hadir Dalam Persidangan di PTUN Medan 

Bagikan ke :

Deempatbelas.com,Medan – Gugatan Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membuahkan hasil. Mantan Pangkostrad itu dipanggil Pengadilan Tata Usaha Medan terkait Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang penetapan pekerjaan  rancangan dan bangunan (diesain and build) pembangunan jalan dan jembatan di Sumut.

Pemanggilan terhadap Gubernur Sumut secara resmi melalui Surat Panggilan no/45/G/2022/ PTUN-MDN yang isinya kami, panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sesuai dengan pasal 63 Ayat 1 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang 9 Tahun 2004 memanggil :
Nama/Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA.
Tempat Kedudukan : Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Selaku pihak tergugat.

pasang iklan disini

Agar hadir dalam persidangan perkara tersebut dengan acara perbaikan gugatan penggugat pada.
Hari. : Kamis
Tanggal : 28 April 2022
Jam. : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Musyawarah Majelis Hakim di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Jalan  Bunga Raya No.18  Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Panggilan tersebut ditandai tangani 21 April 2022 oleh Panitera Pengganti, Derista Hotdiana Malau, SH, dan diterima Gubernur Sumut tanggal 25 April 2022.

Untuk diketahui pada hari  Rabu 20 April 2022, Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dengan nomor 45/G/2022/PTUN MDN.

Gugatan secara resmi dilakukan PSI Sumut disampaikan melalui  Lembaga Bantuan Hukum yang diketuai Rio Darmawan Surbakti SH.

Dalam materi gugatan resmi ini, LBH PSI Sumut, disebutkan bahwa proyek pembangunan jalan dan jembatan pemerintah provinsi Sumatera Utara tersebut, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Melanggar peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, juga melanggar Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

Sehingga dengan pelanggaran tersebut, PSI Sumut meminta, menganulir atas keputusan Gubernur yang tertuang pada SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangunan (Design And Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Di Sumatera Utara Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PSI Sumut meminta  PTUN Medan dapat melihat secara jelas keinginan dari partai solidaritas Indonesia yang tulus ini bukanlah mencari popularitas ataupun politis, namun melainkan untuk menyelamatkan uang rakyat yang bersumber dari APBD Sumut 2,7 Triliun dengan proyek multiyers.

Tidak hanya itu, berbagai upaya dilakukan PSI Sumut yaitu  menyurati Mendagri sebagai pimpinan tertinggi daerah dan, LKPP dan hal tersebut merupakan  modal dasar Partai dengan slogan “Hadir Kerja Untuk Rakyat” dalam melakukan gugatanya ke PTUN Medan.

Show More

admin

Deempatbelas.com merupakan salah satu media online di Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Armada No.14 Kecamatan Medan Kota. Medan, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button