De14dotcom, Karo – Gunung Sibayak, ikon wisata alam andalan Kabupaten Karo dan kebanggaan Sumatera Utara, kini menjadi sorotan publik. Jalur pendakiannya ditutup atas nama pemulihan ekosistem, namun faktanya justru dibuka paksa dengan alat berat hingga mendekati kawah.
Kontradiksi inilah yang memicu kemarahan publik, aktivis lingkungan, hingga komunitas pramuwisata.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan menutup jalur pendakian Gunung Sibayak mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026. Penutupan itu kemudian diperpanjang hingga 5 Desember 2026 dengan alasan pemulihan ekosistem, penataan, serta peningkatan akses jalur pendakian.
Namun, selama masa penutupan itulah, kondisi kawasan justru berubah drastis.
Video aktivitas alat berat ekskavator serta aksi balapan motor trail di kawasan Gunung Sibayak viral di media sosial. Publik mempertanyakan logikanya: pendaki biasa dilarang masuk demi melindungi alam, sementara aktivitas berat yang berpotensi merusak lingkungan justru berlangsung di kawasan yang sama.
Dari hasil pengecekan di lapangan, jalur baru yang dibuka oleh UPTD Tahura Bukit Barisan Dinas LHK Provinsi Sumut memiliki lebar sekitar lima hingga enam meter, dan pembuatannya menggunakan alat berat hingga mendekati area kawah Gunung Sibayak. Padahal, wilayah tersebut termasuk kawasan hutan konservasi yang seharusnya dijaga kelestariannya.
Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, berdalih pembukaan jalur tersebut untuk mendukung akses pendakian dan fungsi evakuasi.
“Kegiatan yang saat ini berlangsung di kawasan Gunung Sibayak merupakan kegiatan dari UPTD Tahura Bukit Barisan yang pada prinsipnya untuk mendukung peningkatan aksesibilitas jalur pendakian serta mendukung penyediaan dan peningkatan fungsi jalur evakuasi bagi para pendaki,” ujarnya.
Alasan itu tidak serta-merta diterima. Perwakilan komunitas pramuwisata Tanah Karo, Hendra Ginting, menegaskan pembukaan jalur selebar sekitar lima meter itu menyebabkan sejumlah vegetasi dan pepohonan di kawasan hutan ditebang, bahkan alat berat masuk hingga ke kawah.
Bahkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang turun langsung ke lokasi pada Rabu (18/11/2026), menilai alasan evakuasi itu tidak bisa membenarkan cara pembukaannya.
“Jalur evakuasi tetap diperlukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat saat pendakian. Namun, pembukaan jalur baru yang ada saat ini masih kurang tepat. Lokasinya juga salah. Jadi, saya minta dicari titik baru yang sesuai. Saya minta juga agar LHK kembali menanam pohon dan kembalikan kondisi alam seperti semula,” tegas Bobby.
Bobby mengakui kebutuhan jalur evakuasi muncul setelah sejumlah insiden pendakian, termasuk kasus pendaki yang mengalami hipotermia hingga meninggal dunia. Namun, ia menegaskan jalur evakuasi tidak harus selebar jalan mobil.
“Nanti kita cari jalur yang saya rasa enggak harus roda empat, tapi yang pasti jalur evakuasi harus lebih singkat waktunya,” katanya.
Trail Ilegal dan Satu Minggu
Di tengah polemik jalur ekskavator, muncul persoalan kedua, balapan motor trail.
Pada Minggu (15/11/2026), komunitas trail menggelar ajang bertajuk Sibayak Mountain Enduro hingga ke puncak, padahal jalur masih ditutup. Bobby menyebut kegiatan itu ilegal karena tidak mengantongi rekomendasi dari Indonesia Off-Road Federation (IOF) maupun Ikatan Motor Indonesia (IMI).
“Saya minta seminggu, ini hari Rabu ya, paling lama satu minggu atau Minggu ini harus sudah ditanami kembali, harus sudah ditutup kembali jalurnya,” tegas Bobby.
Ia juga memerintahkan OPD terkait mengejar panitia trail tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika tidak kooperatif, segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Bobby juga menyatakan akan ada evaluasi kinerja terhadap Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan atas kesalahan yang terjadi.
Izin 35 Tahun Atas Nama PT Pariban Sibayak Jilena
Persoalan Sibayak semakin panas setelah LSM KCBI Korwil Sumut-Aceh dan PC Kabupaten Karo turun investigasi pada 16 November 2026.
Tim yang dipimpin Ketua LSM KCBI, Rudi Surbakti, menemukan fakta lapangan yang disebut bukan pemulihan, melainkan pengrusakan lingkungan hingga ke kawah.
Puncaknya pada 19 November 2026, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, disebut mengakui di kantornya bahwa lahan itu sudah dikantongi izin PBPSWA (Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam) atas nama PT. Pariban Sibayak Jilena dari Kementerian Kehutanan sejak 2024, berlaku 35 tahun.
LSM KCBI menegaskan PT. Pariban Sibayak Jilena telah melakukan pelanggaran berat terhadap PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam. Pemegang izin wajib menjaga kelestarian alam, merehabilitasi kerusakan, menjaga kebersihan, dan melibatkan tenaga ahli konservasi. Semua kewajiban itu dinilai dilanggar total.
“Ini bukan pemulihan, ini perusakan yang dilegalkan izin. Gunung Sibayak adalah identitas leluhur Karo,” tegas Rudi Surbakti.
Atas temuan itu, LSM KCBI telah melayangkan 2 surat pengaduan resmi:
1. Kepada Menteri Kehutanan RI* — Menuntut pencabutan dan pembekuan PBPSWA PT. Pariban Sibayak Jilena, penyegelan lokasi, audit total perizinan 35 tahun, dan pemeriksaan Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan.
2. Kepada Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH RI* — Menuntut audit lingkungan, sanksi administratif dan pidana, pengerahan Tim Gakkum KLH dan PPLH, serta perintah pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan biaya ditanggung pelaku.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari PT. Pariban Sibayak Jilena maupun Kementerian Kehutanan terkait klaim izin 35 tahun tersebut.
Harus Dijawab Pemprov Sumut
Kini publik menunggu tiga jawaban paling mendasar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:
Pertama, mengapa jalur ditutup untuk pemulihan, tapi justru dibuka dengan ekskavator?
Kedua, siapa yang memberi izin balapan trail masuk ke kawasan konservasi yang sedang ditutup?
Ketiga, benarkah ada izin 35 tahun atas nama perusahaan swasta di jantung kawasan konservasi Gunung Sibayak, dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya?
Jika tiga pertanyaan itu tidak dijawab secara transparan, maka penutupan Sibayak hanya akan dikenang sebagai pemulihan diatas kertas, dan perusakan diatas tanah. (Red)*












