KARO – Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Karo menjadi sorotan serius. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkap adanya potensi penerimaan daerah minimal sebesar Rp5.248.870.530 yang tidak tergarap sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Temuan tersebut mengindikasikan lemahnya tata kelola pemungutan retribusi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karo. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut rendahnya realisasi pendapatan, melainkan juga ketidakpatuhan terhadap ketentuan tarif, lemahnya pembaruan data pedagang hingga tidak optimalnya pengawasan terhadap aset pasar milik pemerintah daerah.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK mencatat Disperindag Karo menganggarkan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp3.238.641.000. Namun, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp2.415.443.100 atau 74,58 persen dari target anggaran.
Lebih jauh, berdasarkan analisis ketentuan tarif, data penerimaan, data penghuni kios, serta hasil wawancara dengan pihak terkait, BPK menyimpulkan terdapat potensi penerimaan retribusi yang tidak dipungut sesuai ketentuan minimal Rp5.248.870.530.
Angka tersebut terdiri dari potensi kekurangan penerimaan retribusi kios sebesar Rp4.121.430.530, retribusi los Rp389.870.000, serta retribusi pelataran Rp737.570.000.
Kios Jadi Penyumbang Terbesar Kekurangan Potensi PAD
Temuan terbesar berasal dari sektor pemakaian kios. Dari total proyeksi penerimaan sebesar Rp4.892.418.830, realisasi yang tercatat hanya Rp770.988.300. Artinya, terdapat selisih potensi penerimaan mencapai Rp4,12 miliar.
Sementara sektor los memiliki proyeksi penerimaan Rp937.813.000 dengan realisasi Rp547.943.000. Adapun sektor pelataran diproyeksikan menghasilkan Rp1.263.557.000, tetapi realisasinya hanya Rp525.987.000.
Kondisi tersebut memperlihatkan masih besarnya potensi pendapatan pasar yang belum berhasil dioptimalkan pemerintah daerah.
Data Kios Tidak Diperbarui, Pemungutan Retribusi Bermasalah
BPK juga menemukan persoalan mendasar dalam administrasi pengelolaan pasar. Disperindag diketahui masih menggunakan data penghuni kios terakhir yang diperbarui secara lengkap pada 2023.
Padahal, pada 30 Juni 2025, Kepala Disperindag telah menerbitkan surat Nomor 800.1.11/1162/Disperindag/2025 untuk melakukan pendaftaran ulang kartu hak sewa kios dan los kepada pedagang di seluruh pasar kecamatan se-Kabupaten Karo.
Namun, hingga 60 hari setelah surat diterbitkan, proses pembaruan data tersebut belum selesai. Akibatnya, data yang dimiliki Disperindag belum menggambarkan kondisi riil penghuni kios di lapangan.
Persoalan lainnya, pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sempat mendapat penolakan dari pedagang.
BPK mengungkap, sejak terbitnya perda tersebut hingga 30 Juni 2024, Disperindag tidak dapat melakukan pemungutan retribusi secara menyeluruh di seluruh pasar karena adanya demonstrasi pedagang yang menolak penerapan tarif baru.
Disperindag kemudian tetap menerima pembayaran retribusi kios menggunakan tarif lama. Kebijakan tersebut dilakukan agar tetap ada penerimaan daerah, meskipun tarif yang digunakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
449 Kios Terbakar di Pasar Kabanjahe Tak Dipungut Retribusi.
Temuan lain yang tak kalah menarik adalah keberadaan 449 kios di Pasar Kabanjahe yang terbakar sekitar 2009.
Hingga pemeriksaan BPK, pemerintah daerah belum melakukan perbaikan terhadap kios-kios tersebut. Meski demikian, masih terdapat pedagang yang menggunakan kios dengan melakukan perbaikan secara mandiri.
Ironisnya, atas penggunaan kios tersebut, Disperindag tidak pernah melakukan pemungutan retribusi sampai pemeriksaan dilakukan.
Kebijakan tersebut berpedoman pada surat pengumuman Kepala UPT Kecamatan Kabanjahe Nomor 81/UPTD/2009 tanggal 10 Januari 2009 yang menyatakan pedagang korban kebakaran tidak diperbolehkan membangun atau merombak kios tanpa izin pemerintah daerah dan diminta tidak menempati kios atau stan yang sudah terbakar.
Namun, fakta masih adanya pedagang yang menggunakan bangunan tersebut tanpa pemungutan retribusi menjadi persoalan yang perlu dievaluasi.
Kesepakatan Lisan Menabrak Ketentuan Pemungutan.
BPK turut menyoroti praktik pemungutan retribusi kios yang dilakukan berdasarkan hari pedagang berjualan, bukan setiap hari sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Kesepakatan tersebut dilakukan antara Disperindag dan pedagang, tetapi tidak dituangkan dalam notulen maupun berita acara resmi.
Kebijakan itu disebut muncul karena adanya protes pedagang yang tetap menolak sistem pemungutan setiap hari, meskipun pemerintah telah menetapkan penurunan tarif melalui Perbup Nomor 25 Tahun 2025.
Peraturan Bupati tersebut mengubah tarif pemakaian kios dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp300 per meter persegi per hari. Namun, penerapan tarif baru baru dapat dilakukan mulai 5 Januari 2026.
APH Perlu Cermati Temuan BPK
Besarnya potensi penerimaan yang tidak tergarap ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya pimpinan Disperindag dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar.
Sebab, retribusi pasar merupakan salah satu sumber PAD yang seharusnya dikelola secara tertib, transparan dan akuntabel. Lemahnya pembaruan data, ketidaksesuaian tarif serta kebijakan pemungutan yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pengendalian internal.
Aparat pengawas internal pemerintah perlu menelusuri penyebab tidak optimalnya pemungutan tersebut. Aparat Penegak Hukum (APH) juga patut mencermati temuan BPK untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Perlu ditegaskan, angka Rp5,24 miliar dalam laporan BPK merupakan potensi kekurangan penerimaan dari pengelolaan pasar.
Kini, publik menunggu penjelasan Kepala Disperindag Kabupaten Karo. Mengapa potensi PAD miliaran rupiah dari aktivitas pasar tidak dapat dipungut secara optimal? Siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pendataan dan pengawasan tersebut?
Jangan sampai potensi pendapatan daerah yang seharusnya masuk ke kas pemerintah justru terus menguap akibat buruknya tata kelola.












