Samosir – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Kekurangan Volume dan Kualitas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUTR dan Disbudpar Kabupaten Samosir pada 14 Paket Pekerjaan senilai Rp1,1 miliar lebih pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 15 dokumen kontrak sebesar Rp48.933.421.500,00, laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi, back up data, as built drawing, dan pemeriksaan fisik di lokasi pekerjaan, diketahui terdapat kekurangan volume dan kualitas pekerjaan atas 14 paket pekerjaan pada Dinas PUTR dan Disbudpar sebesar Rp1.139.902.656,14 dengan rincian sebagai berikut.

Dinas PUTR 13 Kontrak dengan nilai Rp43,9miliar dengan nilai kekurangan volume sebesar Rp 1 miliar lebih. Kemudian pada Disbudpar 1 paket pekerjaan dengan nilai Rp 2 miliar dan kekurangan volume sebesar Rp.91 juta lebih.

Atas kelebihan pembayaran tersebut, Dinas PUTR telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp196.196.049,34, sehingga masih terdapat sisa pada Dinas PUTR sebanyak 11 pekerjaan sebesar Rp852.175.393,00 dan pada Disbudpar sebanyak satu pekerjaan sebesar Rp91.531.213,80 atau seluruhnya sebanyak 12 pekerjaan sebesar Rp943.706.606,80.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Pemkab Samosir berisiko menerima aset JIJ dengan volume dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana; dan

b. Potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp943.706.606,80

dengan rincian.

1) Dinas PUTR sebesar Rp852.175.393,00 dengan rincian:

a) CV Dor sebesar Rp314.695.625,90;

b) CV Tru sebesar Rp178.276.827,18;

c) CV NS sebesar Rp130.165.097,42;

d) CV BS sebesar Rp42.107.718,13 (Rp33.605.875,34+Rp8.501.842,79);

e) CV SU sebesar Rp40.776.494,91;

f) CV NG sebesar Rp32.101.880,18;

g) CV GAP sebesar Rp40.111.354,80;