Batubara —Program swasembada pangan di Kabupaten Batubara kembali dipertanyakan. Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan mendesak Bupati Batubara untuk turun tangan meninjau sekaligus mengusut proyek kilang padi di Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh, yang dibangun di masa pemerintahan Zahir MAP, namun kini mangkrak dan tak dimanfaatkan.
Proyek yang disebut-sebut menelan anggaran besar itu dulunya digadang-gadang sebagai pusat pengolahan padi modern, namun kini hanya menjadi bangunan kosong tanpa aktivitas.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, yang menilai pemerintah sebelumnya gagal memastikan keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menegaskan bahwa proyek tersebut menjadi simbol pemborosan anggaran dan lemahnya pengawasan.
“Kilang padi yang dibangun dengan uang rakyat kini bukan hanya mangkrak, tapi juga kehilangan aset. Dulu saat peresmian, kita melihat peralatan lengkap sekarang sudah tidak ada lagi. Ini bukan hal sepele, ini potensi kerugian negara. Pemerintah harus bertindak cepat, jangan menutup mata,” tegas Rifan.
IMABARA menilai Bupati Batubara saat ini harus menunjukkan komitmen nyata terhadap rakyat, bukan sekadar pernyataan normatif. Mereka meminta pemerintah daerah segera membentuk tim audit dan investigasi independen yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, dan unsur mahasiswa, demi memastikan transparansi pemeriksaan.
“Kami menduga ada unsur kelalaian yang disengaja. Jika proyek ini dibiarkan tanpa penindakan, maka pemerintah turut bertanggung jawab atas hilangnya aset negara,” tambahnya.
IMABARA berharap peninjauan tidak berhenti pada retorika, tetapi berlanjut pada langkah konkret menghidupkan kembali kilang padi tersebut, agar benar-benar memberi manfaat bagi para petani di Batubara dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
