ads

indeks

Taiwan Tahan Merica Bubuk Asal Indonesia Imbas Temuan Residu Pestisida, BPOM Didesak Selidiki Produk Ladaku

×

Taiwan Tahan Merica Bubuk Asal Indonesia Imbas Temuan Residu Pestisida, BPOM Didesak Selidiki Produk Ladaku

Sebarkan artikel ini

De14dotcom, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), didesak segera menelusuri peredaran produk merica bubuk bermerek Ladaku menyusul temuan residu pestisida yang melebihi batas toleransi oleh otoritas keamanan pangan Taiwan.

Desakan itu disampaikan pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi. Ia meminta, BPOM tidak tinggal diam dan segera memastikan keamanan produk Ladaku yang beredar di pasar domestik.

“Kasus ini menjadi preseden buruk dan merobek citra produk ekspor Indonesia,” ujar Tulus kepada media Kamis (19/11/2026).

Otoritas Taiwan atau Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) sebelumnya, menyita 24 kilogram merica bubuk asal Indonesia yang diimpor Chang Tjin Trading Co.

Produk tersebut, terdeteksi mengandung residu pestisida cyprodinil sebesar 0,07 ppm dan fipronil sebesar 0,003 ppm.

Temuan yang diumumkan TFDA pada Selasa (17/11/2026) itu, menjadi alarm bagi pengawasan keamanan pangan Indonesia. Terlebih, penolakan produk pangan asal Indonesia oleh otoritas Taiwan bukan kali pertama terjadi.

Tulus mengingatkan, kasus serupa sebelumnya juga menimpa produk mi instan asal Indonesia yang ditolak karena kandungan zat tertentu tidak memenuhi standar keamanan pangan Taiwan.

Menurutnya, BPOM harus segera melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dengan memastikan apakah produk Ladaku yang ditemukan mengandung residu pestisida tersebut juga dipasarkan di Indonesia.

Jika produk yang sama beredar di dalam negeri, kata Tulus, BPOM harus memastikan kandungan bahan di dalamnya memenuhi ketentuan keamanan pangan nasional, termasuk Undang-Undang Pangan dan regulasi terkait lainnya.

Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan membuktikan produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan pangan, Tulus meminta BPOM segera menariknya dari peredaran.

“Pelaku usaha yang terbukti melanggar juga harus dikenai sanksi tegas, baik administratif, perdata maupun pidana sesuai ketentuan hukum,” tandasnya.

Tulus menegaskan, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas. Standar keamanan pangan yang diterapkan di Indonesia semestinya tidak lebih rendah dibandingkan standar yang diberlakukan negara tujuan ekspor.

Ia pun mendesak BPOM bergerak cepat untuk memastikan masyarakat tidak mengonsumsi produk pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan.

“Demi perlindungan masyarakat dan keamanan pangan, standar produk pangan di Indonesia tidak boleh lebih rendah daripada standar di Taiwan,” pungkasnya. (Red)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *