ads

Komisioner Bawaslu Medan Terjaring OTT Bakal Dipecat, DKPP: Melanggar Hukum Pasti Melanggar Etik

Medan |Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI masih menunggu laporan resmi Bawaslu RI terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polda Sumut terhadap salah satu komisioner Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan (32).

“Bila terjadi pelanggaran hukum maka Bawaslu akan melaporkan ke DKPP. Tapi memang Bawaslu RI sampai saat ini belum melaporkan ke DKPP,” kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito dalam acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Medan.

Heddy mengatakan alasan Bawaslu RI belum melaporkan kasus itu ke DKPP karena masih melakukan penyidikan untuk mendalami keterlibatan penyelenggara pemilu lainnya dalam kasus ini.

“Kemarin saya tanya ke Ketua Bawaslu mereka masih melakukan penyidikan terhadap beberapa orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dan aparat penegak hukum juga sedang melakukan penyelidikan,” jelasnya

Jika Bawaslu RI telah menuntaskan penyidikan, tambahnya, maka kasus itu akan langsung dilaporkan ke DKPP RI. Sebab DKPP RI lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian tetap penyelenggara yang melakukan pelanggaran kode etik

“Sebentar lagi setelah Bawaslu melakukan penyidikan yang cukup akan dilaporkan ke DKPP. DKPP akan memutuskan apakah layak untuk diberhentikan selamanya. Melanggar etik belum tentu melanggar hukum tapi melanggar hukum sudah pasti melanggar etik,” paparnya.

Tak hanya itu, Bawaslu RI juga telah melakukan pemberhentian sementara terhadap Azlansyah Hasibuan. Dia memastikan DKPP RI tak akan mentolerir pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

“Kita ikuti saja proses. DKPP akan bertindak sesuai aturan. Karena tugas DKPP menjaga marwah lembaga agar mereka tetap pada tingkat kredibilitas yang tertinggi. Bila dilaporkan DKPP akan kita tindak,” terangnya.

Diketahui, Komisioner Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan (32) ditahan setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumut. Dia diduga melakukan pemerasan terhadap calon anggota legislatif DPRD Kota Medan periode 2024-2029 yang mengurus kelengkapan administratif persyaratan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *