KARO– Pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pusat Pasar Kabanjahe, Oleh Disperindag Kabupaten Karo, menjadi sorotan serius. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkap praktik pemungutan retribusi yang tidak seluruhnya menggunakan karcis, bahkan sebagian uang yang diterima petugas digunakan untuk menutup kekurangan penyetoran retribusi lainnya hingga membiayai kebutuhan operasional kantor pasar.
Temuan tersebut semakin menjadi sorotan setelah capaian target retribusi pasar pada tahun anggaran 2025 juga tidak maksimal. Dari target sekitar Rp3,2 miliar, realisasi penerimaan hanya mencapai sekitar Rp2,1 miliar atau 65,63 persen. Artinya, terdapat kekurangan capaian target sekitar Rp1,1 miliar.
Dalam dokumen pemeriksaan BPK halaman 25, disebutkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pusat Pasar Kabanjahe, pemungutan retribusi tidak seluruhnya menggunakan karcis karena sebagian wajib retribusi menolak menerima karcis yang diberikan petugas.
Ironisnya, petugas pemungut juga tidak memotong lembar karcis sebagai bukti bahwa uang retribusi telah diterima dari wajib retribusi.
Akibatnya, penerimaan uang dari aktivitas pemungutan tersebut tidak seluruhnya tercatat melalui mekanisme karcis sebagaimana mestinya.
Uang Retribusi Diduga Dikelola di Luar Mekanisme Penyetoran
Lebih jauh, BPK mengungkap bahwa uang yang disetorkan setiap hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya dihitung berdasarkan jumlah karcis yang dipotong dikalikan tarif karcis.
Sementara itu, uang yang diterima petugas tanpa menggunakan karcis justru digunakan untuk menutupi kekurangan penyetoran retribusi pelataran ke RKUD.
BPK juga menemukan bahwa dalam pemungutan retribusi pelataran menggunakan karcis, uang yang diterima petugas ternyata lebih kecil dibandingkan tarif karcis yang diserahkan kepada wajib retribusi.
Persoalan semakin serius ketika sisa uang tunai setelah digunakan untuk menutup kekurangan penyetoran retribusi pelataran ternyata dipakai membiayai operasional kantor Pusat Pasar Kabanjahe, seperti membeli makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya.
Yang menjadi persoalan mendasar, BPK menegaskan besaran uang tunai yang digunakan untuk menutup kekurangan penyetoran dan membiayai operasional kantor tersebut tidak dapat dirinci karena tidak tersedia catatan.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah. Uang yang seharusnya dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan justru digunakan melalui mekanisme yang tidak memiliki pencatatan memadai.
Berpotensi Bertentangan dengan Ketentuan Pengelolaan Retribusi Daerah
Jika ditinjau dari aspek regulasi, praktik tersebut patut diuji terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 58 ayat (6) dan (7) mengatur bahwa besaran retribusi terutang ditetapkan melalui SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, termasuk karcis.
Selanjutnya, Pasal 65 ayat (2) menegaskan bahwa seluruh penerimaan retribusi yang dipungut wajib disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penggunaan uang hasil pungutan untuk menutup kekurangan setoran maupun membiayai operasional kantor tanpa pencatatan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas patut dipertanyakan legalitasnya.
Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan adanya penerimaan daerah yang sengaja tidak disetorkan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, persoalan ini dapat berkembang ke ranah pertanggungjawaban hukum, termasuk kemungkinan tindak pidana korupsi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Kejaksaan dan Inspektorat Diminta Tidak Tutup Mata.
Temuan BPK tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi Inspektorat Kabupaten Karo untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola penerimaan retribusi di Pusat Pasar Kabanjahe.
Kejaksaan Negeri Karo dan aparat penegak hukum juga patut menelusuri apakah praktik pemungutan tanpa karcis, penggunaan uang penerimaan untuk menutup kekurangan setoran, serta pembiayaan operasional tanpa catatan tersebut hanya merupakan kelemahan administrasi atau terdapat unsur penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada jumlah uang yang dipungut tanpa karcis, total penerimaan yang tidak disetorkan langsung ke RKUD, pihak yang menguasai dan menggunakan uang tersebut, serta siapa yang bertanggung jawab atas mekanisme pengelolaannya.
Jangan sampai penerimaan daerah yang bersumber dari masyarakat justru dikelola tanpa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.












