ads

Tanah Karo

Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan

×

Dugaan Penyimpangan Retribusi Wisata Karo Mengemuka, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Kadis hingga Petugas Lapangan

Sebarkan artikel ini

De14dotcom, KARO – Jaringan independen pemuda indonesia (JIPI) menyoroti tqemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara terkait mekanisme pemungutan retribusi di sejumlah destinasi wisata Kabupaten Karo, berpotensi terhadap kebocoran PAD dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya.

Penggunaan rekening pribadi petugas untuk menampung transaksi serta tidak diterbitkannya karcis resmi kepada pengunjung dinilai sebagai persoalan serius dalam tata kelola penerimaan asli pendapatan daerah. Praktik tersebut dinilai berpotensi membuka celah penyimpangan, manipulasi penerimaan hingga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Atas temuan tersebut JIPI mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo agar memeriksa dan memanggil Kepala Dinas Disbudporapar beserta kordinator atau petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap kutipan retribusi tersebut.

Menurut Ketua Umum JIPI, Denni Siregar mengatakan penggunaan rekening pribadi dalam mekanisme transaksi penerimaan retribusi daerah merupakan prosedur yang patut dipertanyakan karena berpotensi membuka ruang atau celah terjadinya dugaan KKN, karena rekening pribadi bukanlah pembayaran yang di syaratkan dalam kutipan retribusi wisata tersebut.

”Penggunaan rekening pribadi untuk penampungan dana retribusi daerah merupakan pelanggaran prosedur yang serius karena membuka ruang manipulasi. Kami mendorong Kejaksaan untuk memeriksa seluruh pihak terkait, mulai dari jajaran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata (Budporapar) Karo hingga petugas di lapangan,” katanya kepada media.

Menurutnya, alasan keterbatasan sarana digital yang disampaikan pengelola destinasi wisata harus diuji dan didalami. Jangan sampai persoalan fasilitas dijadikan alasan pembenar atas mekanisme pemungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Aparat penegak hukum yakni Kejaksaan harus menelusuri sejumlah dokumen penting untuk mengungkap alur penerimaan retribusi sekaligus menghitung kemungkinan kerugian keuangan daerah.

Beberapa dokumen yang dinilai perlu diperiksa antara lain. Rekening Koran Petugas, Transaksi Rekening Penampung, dokumen Karcis dan Pengadaan, SOP dan Surat Perintah Kerja (SPK)

Deni juga menegaskan, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3,12 miliar dari target Rp3,41 miliar.

Namun, di balik capaian penerimaan tersebut, BPK menemukan mekanisme pemungutan retribusi di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur operasional.

Dalam uji petik BPK, temuan terjadi di objek wisata Air Terjun Sipiso-piso, BPK menemukan petugas lapangan menampung uang tunai dari pengunjung yang tidak memiliki fasilitas pembayaran perbankan digital.

Selanjutnya, petugas tersebut menalangi pembayaran menggunakan aplikasi mobile banking pribadi untuk melakukan transaksi ke kode QRIS Rekening Penampung Penerimaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengendalian internal, transparansi transaksi, serta pertanggungjawaban penerimaan retribusi di lapangan.

JIPI berharap Kejari Karo segera mendalami temuan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak terkait dan menelusuri seluruh aliran transaksi.

Sebab, retribusi yang dipungut dari masyarakat merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai potensi kebocoran PAD justru tersembunyi di balik lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pemungutan retribusi wisata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *